Penyaluran Dana PIP Rendah, Sekolah dan Dinas Dipanggil Kementerian Sebagai Raport Merah

LOGIKANEWS.COM – PIP merupakan kerja sama tiga kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Agama (Kemenag). Dana PIP merupakan anggaran hibah yang diambil dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang langsung diterima oleh siswa penerima manfaat.

Kasie Pelayanan KCD Wilayah XI Garut, Arif Subakty saat menghadapi aksi massa dari LSM GBR dan Bergerak yang mempertanyakan penyaluran PIP di Kabupaten Garut. (FT: Ridwan Arif)

PIP dirancang untuk membantu anak-anak usia sekolah dari keluarga miskin/rentan miskin/prioritas tetap mendapatkan layanan pendidikan sampai tamat pendidikan menengah, baik melalui jalur pendidikan formal (mulai SD/MI hingga anak Lulus SMA/SMK/MA) maupun pendidikan non formal (Paket A hingga Paket C serta kursus terstandar).

Melalui program ini pemerintah berupaya mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah, dan diharapkan dapat menarik siswa putus sekolah agar kembali melanjutkan pendidikannya. PIP juga diharapkan dapat meringankan biaya personal pendidikan peserta didik, baik biaya langsung maupun tidak langsung.

Sayangnya di Kabupaten Garut Siswa didik yang berhak mendapatkan manfaat dari PIP tersebut belum sepenuhnya merasakan manfaat dari PIP. Dari sumber data yang kami terima, untuk Dua tahun anggaran yakni tahun anggaran 2017-2018 sebanyak 10.807 Siswa/i yang belum menerima manfaat dati dana PIP tersebut, dengan nominal sebesar Rp.8 Milyar lebih yang penyalurannya ada pada Bank BNI Cabang Garut.

Menanggapi hal tersebut Kantor Cabang Dinas Pendidikan (KCD) Provinsi Jawa Barat Wilayah XI Garut, melalui Arif Subakty selaku Kasie Pelayanan menyatakan bahwa Program PIP tersebut langsung dari pusat dan dana PIP tersebut langsung masuk ke rekening siswa/i penerima manfaat. Sehingga pihak KCD tidak tahu siapa saja siswa/i penerima manfaat, yang lebih tahu hal itu adalah sekolah tempat para siswa tersebut bernaung.

“Dari laporan para Kepala sekolah dalam penyaluran dana PIP menemui banyak kendala, diantaranya banyaknya siswa yang sudah lulus, ada juga yang drop out, bahkan ada juga yang informasinya tidak sampai ke siswa penerima manfaat, sehingga dana PIP tersebut tidak tersalurkan,” katanya Arif.

Arif Subakty menambahkan, kasus PIP sekarang ditangani oleh pusat dan sudah ada pertemuan tingkat nasional terkait PIP. Pertemuan tersebut menghadirkan para dinas di tiap tingkat kabupaten dan kepala sekolah yang tingkat penyalurannya sangat rendah. Selain itu, dihadiri juga pihak Bank Penyalur (BNI) di tingkat Pusat. Pertemuan tersebut diselenggarakan oleh Dirjen Kementerian Pendidikan dan sifatnya merupakan pemanggilan kepada para Dinas dan Kepala Sekolah.

“Tentunya, kalau sifatnya pemanggilan adalah bukan suatu prestasi dan ini bisa dibilang suatu raport merah bagi kami juga kepala sekolah selaku orang tua didik,” tandasnya.

Dari hasil pertemuan tersebut pihak sekolah naungan siswa/i penerima manfaat PIP dengan Bank penyalur menandatangai suatu perjanjian dan MoU yang dihadiri Direktorat dan para petinggi dari Bank penyalur. Diantaranya disepakati dan diputuskan serta ada ultimatum jika dana tersebut masih belum bisa dicairkan bulan Juni 2019 ini, maka bulan juli 2019 ini akan dikembalikan ke kas negara. “Dan itu sudah disosialisakan. Dicairkan secara kolektif oleh pihak sekolah pun sebenarnya boleh, asalkan ada surat kuasa dari penerima manfaat kepada pihak Sekolah,” paparnya.

Perihal sanksi apa yang akan diberikan kepada kepala sekolah yang penyaluran dana PIP rendah, Arif hanya berkata bahwa pihak KCD tidak bisa mengintervensi terlalu jauh, karena sekolah punya otoritasnya sendiri dan pemanggilannya sudah dilakukan oleh Kementerian. “Sanksi itu ya berupa teguran tentunya, pemanggilan dari pusat kemarin pun berupa sanksi yang tentu nanti ada konsekuensinya,” pungkas Arif. (Ridwan Arif)

 

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *