PKL Akan Kembali Berjualan dan Siap Dihadapkan Dengan Satpol PP

LOGIKANEWS.COM – Setelah aksi unjuk rasa (unras) para Pedagang Kaki Lima pada acara pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Garut dan berujung kisruh, Kamis, 22 Agustus 2019 lalu, Pemerintah Kabupaten Garut melakukan dialog dengan perwakilan Pedagang Kaki Lima (PKL) kawasan Jalan Ahmad Yani yang dihadiri oleh Lembaga Pedagang Kaki Lima Garut  (LPKLG) dan Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB). Sementara dari Pemkab Garut dihadiri oleh Bupati, Assda 2, Kepala Dinas teknis terkait dan unsur lembaga vertikal dari Polres Garut bahkan dihadiri Plh Dandim 0611 Garut.

BERJENGGOT: Aktivis yang konsentrasi menyikpai persoalan PKL di Kabupaten Garut, Rahmat Rawink Rantik (berjenggot) bersama KMB (Koalisi Masyarakat Bersatu) terus mempertanyakan kebijakan Pemkab Garut yang melarang sebagian PKL, khususnya PKL di Jalan Ahmad Yani Garut untuk tidak berjualan di lokasi tersebut tanpa ada solusi yang bisa disepakati antara kedua belah pihak, yakni Pemkab Garut dan PKL Jalan Ahmad Yani. (FT: Ridwan Arif)

Setelah Bupati Garut, H Rudy Gunawan memulai dialog dan mengerucutkan persoalan dan solusi bagi PKL, bupati lalu bergegas meninggalkan dialog tersebut untuk menghadiri agenda lain yang tidak dapat diwakili. Namun demikian, audensi tersebut tetap berjalan dan dipimpin oleh Yati Rochayatie Asda II Setda Garut, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penataan Kota Kabupaten Garut.

Menurut Rawink, audensi atau dialog ini merupakan yang ke tiga kalinya. Rawink memaparkan bahwa waktu itu pertama kali audensi adalah pihaknya yang menggagas audensi terkait PKL ini, kemudian Pemkab Garut kembali menggagas audensi pada pertemuan kedua bertempat di ruang rapat Wakil Bupati. Pada pertemuan tersebut menghasilkan tidak adanya kesepahaman antara Pemkab Garut dengan para PKL, sehingga memicu PKL dan KMB melakukan unjukrasa dan berujung kisruh pada acara pengambilan sumpah jabatan anggota DPRD Kabupaten Garut 13 Agustus 2019.

Namun hasil akhir dari dialog pada hari ini kembali membawa kekecewaan bagi para PKL. Hal ini diungkapkan oleh Rahmat Rawink salah satu perwakilan dari KMB sebagai peserta audensi tersebut di sekreteriat KMB jalan patriot Garut.

“Kami sangat kecewa dengan hasil audensi kemarin. Padahal kemarin bupati sudah mendelegasikan kepada Yati Rochayatie untuk menyelesaikan persoalan PKL ini, namun Yati kembali tidak dapat mengambil keputusan dan malah melemparkan kembali persoalan ini kepada bupati. Terlihat sudah seperti apa profesionalitas, kompetensi dan kapabilitasnya sebagai seorang pejabat eselon di Kabupaten Garut dalam menangani persoalan PKL,” ungkap Rawink.

Rawink kembali memaparkan bahwa Pemkab Garut melalui Yati mengulur waktu dan tidak beritikad baik terhadap PKL. Bahkan seolah-olah membunuh perlahan para PKL yang sampai saat ini sudah dua bulan tidak dapat berjualan demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena para PKL selama tidak berjualan dan tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada keluarga anak isterinya. “Hal itu tentunya bertolak belakang dengan visi misi pasangan Kepala Daerah Kabupaten Garut, yakni Bertaqwa, Maju dan Sejahtera, karena tdk bisa mensejahterakan masyarakat PKL,” terangnya.

Rawink juga kembali mempertanyakan dasar Kawasan Tertib Lalulintas (KTL) dalam Kepbup 2005 yang menjadi dasar penertiban para PKL yang ada di Jalan Ahmad Yani. Sementara itu kedudukan hukum Kepbup ada dibawah Perda 18 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Nomor Daerah nomor 12 Tahun 2015 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. Menurut Rawink, Bu Yati selaku asda 2 menyatakan disana yang menjadi dasar penertiban adalah KTL. “Dan KTL bukan aplikasi yang hanya diperuntukan penertiban PKL, tapi juga penertiban lalulintas. Tapi kenapa hanya PKL yang ditertibkan, ada apa dibelakang semua ini.?, ketusnya.

Sementara itu Kepbup KTL itu sendiri pun belum diketahui Kepbup Nomor berapa, dalam kesempatan pada audensi yang pertama bupati pernah menunjukkan kepada KMB dan LPKLG dan bupati akan memberikan salinan bagi peserta audensi. Akan tetapi ketika Rawink meminta salinan Kepbup KTL kepada bu Yati yang notabene ketua tim penataan kota, sampai saat ini tidak memberikan salinan dari kepbup KTL 2005 tersebut.

Dengan demikian menurut Rawink, pihak KMB beserta LPKLG dan para PKL akan kembali melakukan kegiatan berjualan di Jalan Ahmad Yani seperti semula. “Meskipun nantinya akan dilarang dan kami siap bila nantinya harus berhadapan dengan pihak Satpol PP dan petugas yang akan menertibkannya,” pungkas Rawink. (Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *