Rizal Mardiansyah: Terkait UU dan Peranan, Dalam Kasus BOP dan POKIR Kejaksaan Harus Memanggil Mantan Sekda

LOGIKANEWS.COM – Ketua Ormas KRAK (Komite Anti Korupsi) Kabupaten Garut, Rizal Mardiansyah kepada logikanews.com (Majalah Logika) mengatakan, pengusutan kasus tindak pidana korupsi pokok- pokok pikiran (pokir) DPRD Garut sampai saat ini masih menjadi polemik. Pemanggilan para anggota DPRD dan pejabat Pemda Garut pun terus dilakukan oleh Kejari Garut guna diperiksa dan dimintai keterangannya.

“Guna mempercepat penyelidikan, seharusnya Aparat Penegak Hukum (APH) segera memanggil mantan Sekretaris Daerah (sekda) Pemkab Garut yang pada saat itu menjabat guna dimintai keterangan, karena beliau selaku pejabat dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD),” ujar Rizal dengan nada tegas.

Menurut Rizal, selain Ketua Tim TAPD, Sekda Garut juga berfungsi sebagai Kuasa Pengelolaan Keuangan Daerah oleh kepala daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), juga selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan bahkan selaku pejabat pengguna anggaran/pengguna barang.

“Dalam pelaksanaan kekuasaan pengelolaan keuangan daerah oleh kepala daerah dan dilaksanakan oleh kepala SKPKD dan kepala SKPD dikoordinir oleh Sekretaris Daerah. Hal ini diatur di dalam pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah bertindak selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah,” kata Rizal menjelaskan.

Selanjutnya, sambung Rizal, penjelasan pada Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan koordinator adalah terkait dengan peran dan fungsi sekretaris daerah membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah. Didalam pengelolaan keuangan daerah, sekretaris daerah memegang dua jabatan fungsional, sebagai KPKD (Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah) dan memimpin TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

“Jabatan sekretaris daerah selaku KPKD adalah pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Sedangkan, jabatan sekda sebagai Ketua TAPD adalah tugas yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (PP Nomor 58 Tahun 2005, red) Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21. Tugas sekda selaku KPKD berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah,” beber Rizal membeberkan aturan demi aturan yang berlaku.

Adapun tugas sekda selaku KPKD, Rizal menegaskan, sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 6 ayat (2) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, bahwa Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekretaris Daerah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) mempunyai tugas koordinasi diberbagai bidang.

“Diantaranya,  A. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD, B. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah, C. Penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD, D. Penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, E. Tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat pengawas keuangan daerah serta yang terakhir, F. Penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD,” ungkap Rizal mendetailkan.

Rizal menambahkan, oleh karena sekda selaku KPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, maka sekda selaku KPKD didalam pelaksanaan tugas selaku KPKD, sekda bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala daerah. Vide Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 ayat (4) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Sekretaris daerah selain melaksanakan tugas-tugas KPKD, sekretaris daerah melaksanakan pula tugas-tugas TAPD. Tugas-tugas dimaksud sebagaimana yang diatur di dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah dan pasal 6 ayat (3) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, “a. memimpin tim anggaran pemerintah daerah; b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD; c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah; d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD; dan e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah.”

 

Selanjutnya, kata Rizal, beberapa hal yang ia sajikan berkenaan dengan organisasi pengelolaan keuangan daerah, TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) adalah sebagai A. Tim anggaran pemerintah daerah mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan (vide penjelasan pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pengelolaan Keuangan Daerah).

B. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat Iainnya sesuai dengan kebutuhan, (vide pasal 1 angka 30 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011). “Maka dari itu sangat krusial terhadap pemanggilan mantan sekda tersebut,” pungkas Rizal. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *