Sebelum Jadi Temuan BPK Terjadi Pertemuan Antara Bupati dan Pengusaha Sebelum Tahun 2017

0 296

LOGIKANEWS.COM – Sekelumit tentang dugaan kebobrokan koordinasi antar SKPD di bawah kepemimpinan Bupati Garut H Rudy Gunawan dan wakil Bupati Garut, dr Helmi Budiman terus menjadi perbincangan panas. Pasalnya, selain menyisakan pembangunan yang tidak tuntas, juga membuka fakta tentang pembangkangan oknum PNS kepada kepala daerah.

Kalimat membangkang muncul dari pernyataan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, Kuswendi. Pejabat tertinggi di Dispora tersebut menyebutkan bahwa salah satu persoalan pembangunan Sport Hall di Ciateul Garut, karena Dinas PUPR tidak mengikuti perintah bupati. “Saat berkumpul di ruang bupati itu ada saya pihak Dispora, PUPR, Kepala Inspektorat Garut saat itu Pak Burdan Ali Junjunan dan Pak Dani dari pihak perusahaan. Kejadian ini terjadi sebelum dilakukan lelang kedua, sebelum ke Dinas PUPR kan. Tepatnya tahun 2016 lalu. Itu RAB nya harus dibuat seperti itu. Pindah pada saat Januari tahun 2017. Jadi sebelum 2017 sudah disampaikan,” ujar Kuswendi ketika ditanya media terkait munculnya ancaman akan membongkar baja WF dari pihak investor yang membangun Sport Hall.

Menurut Kuswendi, ketika pihak perusahaan meminta pembayaran Baja WF ke Dispora, maka pihaknya pun mengarahkan dan memberi tahu bahwa yang wajib membayar adalah Dinas PUPR. “Jadi begini, ketika perusahaan meminta ke Dispora, kita pun sudah mengarahkan dan sudah diberitahu, dari usulan yang PT Joglo. dan PT Joglo tidak minta dibayar. Harusnya wilayahnya sudah masuk ke PUPR. Di lelangnya juga kan oleh dinas PUPR. Sekarang silahkan ke PUPR, hanya saja sejak awal Revi yang menolak dari awal, maka sudah saya beritahu bahwa ini akan menjadi temuan,” tandasnya.

Kabid Sarana dan Prasarana Dispora, Yana menambahka,n nilai pekerjaan itu memakan anggaran sebanyak Rp 11 miliar lebih, tetapi yang dicairkan hanya Rp 4 Miliar lebih. “Pembayaran yang dilakukan Pemkab Garut hanya untuk pembangunan dari Tribun ke atas, Tihang atap WF sudah itu saja. Tahapan lainnya sudah di PUPR. Dan seharusnya ini selesai di bulan Desember. Waktunya juga cukup lama, dari bulan Januari sampai April, meskipun itu tidak selesai dan masih mangkrak,” ujarnya. (Asep Ahmad)

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.