Sekdis DLHKP: Kadispora Garut Tak Pernah Mengajukan Dokumen Amdal

LOGIKANEWS.COM Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup, Keberesihan dan Pertamanan (DLHKP) kabupaten Garut, Guriansyah kepada Majalah Logika (Grup LogikaNews.Com), di ruang kerjanya, 16 Oktober 2018 mengatakan, terkait pembelian dan pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) yang diprakarsai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Garut, untuk pengadaan lahannya tidak diwajibkan Amdal (Analisis yang Berdampak Lingkungan), tetapi untuk pembangunannya itu wajib Amdal.

“Penafisannya ada di Permen LH No.5 Tahun 2012, Tentang Kegiatan usaha yang Wajib Amdal. cuman, walaupun ada klausul apabila kegiatan berbatasan langsung dengan  kawasan lindung itu wajib Amdal, bisa saja daerah secara teoritis memberi pertimbangan khusus, maka itu bisa saja dengan UKL dan UPL. Itupun dilihat dengan pertimbangan secara tekhnis. Kita tinggal lihat DED (Desain Enginering Development) nya. Itu saja sih,” ucap Guriansyah.

Soal DED pembangunan Buper, Guriansyah sampai saat ini mengaku kurang tahu pembangunan Buper tersebut apakah memiliki DED atau tidak. Dirinya tidak mengetahui DED kegioatan Buper di Dispora Garut. “Saya belum tahu perencanaan secara menyeluruh terkait pembangunan Buper itu seperti apa. Saya juga belum pernah melihat secara langusng ke lapangan. Hanya melihat perkembangan saja. Kalau saya sih, secara pribadi kalau untuk pengadaan tanah tidak diwajibkan Amdal. Kalau untuk pembangunan secara menyeluruh pasti ada rencana tekhni. Misalnya infrastrukturnya apa saja. Bangunan apa saja dan seperti apa. Pasti ada site plan dan untuk penyusunan site plan harus dilegitimiasi oleh instansi yang memiliki kewenangan yakni Dinas PUPR,” katanya.

Menurut Guriansyah, site plannya disahkan oleh Dinas PUPR. Kalau memang ada rencana pembangunan Buper secara menyeluruh lengkap dengan Site plan, bahkan sampai DED, maka nanti pihaknya akan melihat apakah itu wajib Amdal atau cukup dengan UKL/UPL saja. “Dalam hal ini pemrakarsa yakni Dispora Garut mengajukan surat permohonan ke Dinas LHKP tentang kelayakan lingkungan. Atas dasar itu, kami menyarankan satu saran, apakah ini wajib Amdal atau tidak,” ungkapnya.

Secara pribadi, sambung Guriansyah, dirinya belum melihat pembangunan Buper, tetapi idealnya semua persyaratan harus dilakukan sebelum terjadi pelaksanaan pembangunan. Kalau dilakukan secara terbalik, artinya perijinan ditempuh setelah pembangunan berjalan, maka tetap dokumen lingkungan itu wajib ada. “Analoginya begini, ada sepasang remaja yang kumpul kebo, apakah mereka akan dibiarkan terus melakukan kumpul kebo, kan tidak, kita harus nikahkan. Hukum dinikahkan itu wajib. Sama analoginya dengan kegiatan Buper, harus ada dokumen lingkungan. Meskipun kegiatan sudah ada, mereka tetap wajib harus menyusun dan melaksanakan dokumen lingkungan. Apakah itu wajib Amdal atau UKL /PL itu, tergantung perkembangan tekhnis,” paparnya.

Gurianysah juga mengatakan, idelanya sebuah rencana itu disosialisasikan kepada SKP terkait dan amsyarakat. Pembangunan Buper sama dengan pembangunan GOR, tentunya ada rencana. Ada site plannya. “Apakah disana ada venue sepedah, kolam renang dan lainnya itu ada didalam site plan. Site plan harus disahkan oleh Dinas PUPR bidang Tata Ruang. Mereka yang melihat dan mempertimbangkan. Setelah dibuat DED keluarlah anggaran, termasuk membuat FS (Feasibility Study) dan Amdal,” ujarnya.

Ketika ditanyakan soal titik kesalahan dalam kegiatan pembangunan Buper sehingga mencuat ke Polda Jabar, Guriansyah mengaku tidak mengaku tidak mau mencari siapa yang salah dan siapa yang dibenarkan, namun kegiatan itu wajib disampaikan ke dinas LH. “Kalaupun masalah ini muncul diluar, saya pikir ada miss komunikasi atau ada satu korodinasi yang tidak fix, atau seperti apa saya tidak tahu,” kata Guriansyah dengan nada santai.

Ketika ditanyakan, apa yang seharusnya yang dilakukan pemrakarsa, yakni Dispora Garut, Guriansyah menjawab bahwa Kuswendi sebagai pejabat yang pernah duduk di Kadis LH, tentunya paham aturan-aturan atau regulasi tertakit satu kegiatan.

“Kalau perlu ada satu perbaikan, saya pikir gak ada salahnya. Kita cari duduk persoalannya seperti apa. Apakah rencana ini sudah terprogramkan jauh-jauh hari sebelumnya atau hanya sebuah rencana tahunan saja. Kalau berkaitan dengan UU dan Permen LH dan aturan lainnya, merupakan sebuah instrumen yang harus ditempuh, lalu kemudian tidak ditempuh, apakah melanggar aturan atau tidak, itu bukan ranahnya. Silahkan diinterpretasikan sendiri,” tandas Guriansyah (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *