SEMPAT MEMANAS, SATPOL PP GARUT GAGALKAN PEMASANGAN BALIGHO PUBLIKASI PEROLEHAN SUARA PASANGAN CAPRES

LOGIKANEWS.COM – Pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan legislatif telah terlaksana pada hari Rabu 17 April 2019 yang lalu. Di Kabupaten Garut secara keseluruhan situasi dan kondisi menjelang pemilihan, hari pemilihan sampai dengan rapat pleno terbuka perhitungan suara tingkat Kabupaten pun telah dilaksanakan dengan aman dan kondusif, meski ada beberapa ketidak sempurnaan dalam pelaksanaannya.

Dari hasil rekapitulasi perhitungan suara tersebut, untuk pemilihan Presiden dan wakilnya telah dihasilkan perolehan suara sebanyak 72,16 persen atau 1.068.444 suara pemilih bagi pasangan capres 02 Prabowo-Sandiaga Uno, sementara untuk pasangan capres 01 Jokowi-Ma’ruf hanya mendapatkan 27,84 persen suara atau 412.136 pemilih.

Dengan hasil perhitungan suara tersebut membuat kubu Capres 02 bersyukur atas perolehan suara yang mereka perjuangkan dan berhasil mengalahkan suara Capres 01. Hal ini terutama dirasakan oleh relawan Rumah Djuang Brigade 02 Kabupaten Garut, adalah Yusuf Supriadi selaku ketua koordinator dari Rumah Djuang Brigade 02 Kabupaten Garut tersebut.

Pada hari Selasa malam, pukul 21.15 Wib, tanggal 7 Mei 2019, berlokasi di Bundaran Simpang Lima (simlim) Jalan Otista Tarogong Garut, dari pihak Rumah Djuang Brigade 02 hendak memasang baligho publikasi perolehan suara capres dan cawapres, namun sayangnya upaya pemasangan baligho publikasi tersebut digagalkan oleh panwascam Tarogong kidul, sebelum akhirnya ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamongpraja (Satpol PP) Garut. Kejadian tersebut sempat memanas adu argumentasi antara panwascam dengan pihak pemasang baligho.

Diwawancarai di tempat kejadian, Kepala Satpol PP Kabupaten Garut, Drs. Hendra Siswara Gumilang, MM., menjelaskan, pihaknya menertibkan baligho tersebut atas dasar Peraturan Daerah (Perda) 12 tahun 2015 beserta perda nomor 18 tahun 2017 tentang perubahan dari perda 12 tahun 2015 tentang Ketertiban Keindahan dan Kebersihan (K3), yang mana dalam perda tersebut diatur area mana saja yang boleh dan tidak boleh dipasangi spanduk/baligho/reklame dan aturan perijinan pemasangan baligho tersebut.

Lanjut Hendra, dalam penertiban tersebut pihaknya mengamankan sekitar 30 Baligho dan menurunkan sejumlah satu pleton personil Satpol PP yang didampingi oleh pihak kepolisian.
Kasat Pol PP juga memaparkan, pada prinsipnya pihak Satpol PP tidak melarang pemasangan baligho asalkan sesuai dengan Perda yang telah ada, dan untuk permasalahan baligho berunsur politik ini pihaknya juga enggan berkomentar lebih jauh karena itu kewenangan dari Bawaslu. ” Kami hanya mengacu pada Perda tentang K3 yang sudah ada,” ucap Hendra.

Sementara itu, ditemui terpisah di Sekretariat Rumah Djuang Brigade 02 Jalan Suherman Ciateul Garut, Yusup Supriadi selaku Ketua Koordinatornya memaparkan maksud dan tujuan pemasangan baligho publikasi perolehan suara capres dan cawapres ini kepada media ini.

Pihaknya memasang baligho tersebut hanya sebagai sarana publikasi perolehan suara dari masing-masing capres, agar diketahui oleh khalayak masyarakat.

Dalam pemasangan baligho tersebut juga diwarnai insiden adu argumentasi pihak pemasang baligho dengan pihak panwascam yang mengaku mendapat perintah dari Bawaslu untuk menertibkan baligho politik tersebut.

Namun menurut Mas Yusup, pihak panwascam tidak dapat menunjukan perintah tertulis dari pihak Bawaslu dan tidak jelas dasar aturan mana yang di paparkan pihaknya panwascam kepada pemasang baligho, hanya alasan menjaga kondusifitas saja yang keluar dari pernyataan panwascam teesebut. Namun beruntung insiden tersebut dapat di lerai oleh aparat Kepolisian.

“Publikasi perolehan suara ini seharusnya menjadi tugas dari KPU Garut, layaknya publikasi Formulir C1 yang harus dipublikasikan di tempat umum yang sampai saat ini tidak dilaksanakan oleh KPU Garut,” paparnya.

Bahkan, sambung Mas Yusuf, pihaknya telah melayangkan surat kepada Bawaslu Garut tertanggal 23 April 2019 yang meminta Bawaslu untuk meminta KPU mempublikasikan C1 di tempat publik sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. “Namun sampai saat ini tidak direspon dan dilaksanakan oleh KPU Garut,” terangnya.

Mas Yusup juga mempertanyakan anggaran untuk publikasi C1 oleh KPU Garut. “Setiap kegiatan kan ada anggarannya, ini juga publikasi perolehan suara pasti ada anggarannya, nah kemana itu anggaran publikasi sementara pihak KPU tidak melaksanakan publikasi tersebut. Minimal publikasi formulir C1 ditiap PPS sesuai aturannya,” ungkapnya. (Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela. Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *