Setelah Dugaan Suap Menyuap Kini Tercium Aroma Pemalsuan Data CPNS K2 di Garut

LOGIKANEWS.COM – Gonjang ganjing isu perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2014 di Kabupaten Garut yang diduga syarat dengan suap menyuap terus bergulir.

Kini, berbagai informasi yang masuk ke dapur Redaksi LogikaNews.Com bukan hanya tentang dugaan gratifikasi dan penipuan saja, tetapi dugaan pelanggaran yang masuk dalam kategori pidana.

Pelanggaran yang diduga dilakukan sejumlah pendafar yang bekerjasama dengan sejumlah oknum dari lingkungan pemerintah serta pihak lain yang disebut dengan calo. Mereka diduga melakukan konspirasi dan korporasi sehingga menyebabkan kerugian terhadap orang lain dan negara dengan melakukan pemalsuan administrasi.

Sejumlah sumber pun terus berdatangan dan memberikan data-data yang diduga sebagai bukti Mal Administrasi sejumlah pendaftar CPNS tahun 2014. Salah satu pemalsuan tersebut diantaranya daftar hadir atau absensi dan riwayat kerja.

Pemalsuan absensi dan pemalsuan riwayat kerja ini diduga melibatkan berbagai pihak, diantaranya pejabat yang menjadi atasan pendaftar dan pihak lainnya yang membantu kelancaran si calon pendaftar CPNS. Pasalnya, dari berbagai persyaratan tersebut harus ditandatangani oleh atasan pendaftar CPNS.

Selain oknum pejabat, praktek jual beli CPNS ini melibatkan pihak lain yang disebut dengan calo CPNS. Dalam konspirasi memuluskan perbuatan melanggar hukum serta perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain, calo ini disebut-sebut punya peranan sangat penting ke tingkat paling atas.

Ketua Komisi A DPRD Garut, H Alit Suherman menegaskan, salah satu syarat pendaftar CPNS Kategori 2 Tahun 2014 adalah memiliki daftar riwayat kerja sejak tahun 2005 sampai melakukan pendaftaran.

“Sejak tahun 2005 ini tidak boleh terputus. Walaupun pindah keluar kota atau keluar provinsi pendaftar harus terus bekerja sebagai sukwan atau honorer. Kalau terputus, maka jelas pendaftar tidak memenuhi syarat,” terang H Alit.

Sementara itu, salah satu sumber LogikaNews.Com mengaku ada sejumlah pendaftar CPNS K2 Tahun 2014 diduga melakukan mal administrasi berupa pemalsuan administrasi data.

“Ada beberapa kerabat dari keluarga pejabat yang menjadi honorer diatas tahun 2005, tetapi mereka lolos dan dilantik menjadi PNS. Bahkan ada yang menjadi honorer sekitar tahun 2011 atau 2012, tetapi dilantik jadi PNS. Sementara yang puluhan tahun mengabdi kepada negara malah tidak lolos,” terang sumber.

Terpisah, membaca berita di Media LogikaNews.Com salah satu sumber lain mengatakan, selain dugaan gratifikasi memang ada juga dugaan pemalsuan data administrasi diantaranya pemalsuan absensi dan keterangan dari atasan pihak pendaftar CPNS. Akibat ulah oknum-oknum oknum ini, Sukwan dan Honorer yang bekerja dan mengabdi puluhan tahun harus gigit jari.

“Ini artinya para pelaku pemalsuan data berikut pihak-pihak yang membantunya telah mendzolimi orang lain. Mereka telah mencuri hak orang lain. Ini artinya mereka melakukan cara sesat, cara setan. Mereka mengambil sesuatu yang bukan haknya. Mereka inilah yang harus mendapat hukuman berupa pemecatan dan penjara karena telah melakukan tindak pidana berupa pemalsuan data serta mengambil hak dan rezeki orang lain. Mereka juga telah mengelabui negara,” tandas sumber dengan lantang.

Sekjen Balai Musyawarah Indonesia (Bamuswari) DPC Kabupaten Garut, Yogi menegaskan, apabila terbukti ada oknum-oknum melakukan mal administrasi, maka PNS ini disebut sebagai PNS ilegal.

“Kalau benar telah terjadi pemalsuan data, maka PNS tersebut tidak resmi alias ilegal. Hukum di Indonesia apapun harus tertib dan sesuai. Apabila ada pelanggaran maka harus mendapat sangsi. PNS ilegal ini telah mengambil hak orang lain dan membohongi negara. Tolong kepada Presiden Jokowi dan aparat penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK untuk mengusut kasus ini hingga tuntas, seperti halnya kasus e-KTP,” ujar Yogi. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *