Setelah “The Joker” Garut Lakukan Dugaan Pemalsuan Dokumen

0 451
FANTASTIS: Anggaran pada Disperindagpas Kabupaten Garut yang tercantum di Buku APBD Garut TA 2016 (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Keberadaan oknum pejabat di Kabupaten Garut selama ini memang bukan isapan jempol belaka. Dan, para oknum pejabat di kota yang dijuluki sang proklamator, Presiden Republik Indonesia pertama yakni Bung Karno sebagai Kota Intan sepertinya memang suka “menari” dengan Aparat Penegak Hukum (APH).

Kenapa demikian, karena beberapa kasus yang mencuat sepertinya tidak pernah diproses hukum. Salah satunya kasus pemalsuan dokumen yang dilakukan oknum PNS setingkat eselon II yang menjabat Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pengelolaan Pasar (Disperindagpas) Kabupaten Garut, Wawan Nurdin alias WN.

Saat itu, pejabat yang dikenal dekat dengan semua kalangan ini diduga memalsukan dokumen berupa keterangan statusnya. Statusnya WN adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), tetapi dalam statusnya di AHU Kemenhunkam perusahaan PT RFM WN tercantum sebagai pegawai swasta.

Kelihaiannya bermain api menjadikan ia dikenal sebagai “The Joker” nya Garut. Apapun yang dilakukannya, walaupun ditenggarai bertentangan dengan aturan hukum, tapi seakan tak mampu menjeratnya ke meja hijau. Langkahnya tetap tegap, seirama dengan jabatan yang diembannya.

Walaupun dirinya dikenal disebut-sebut melakukan persoalan hukum, namun ia dihormati sebagian kalangan. Salah satu orang yang berani membuka dugaan pelanggarannya sampai viral adalah Agus Solihin alias Agus Odenk.

Kendati beritanya sudah menyebar kemana-mana, namun yang bersangkutan tetap tidak bergeming. Dia selalu muncul di media dengan sejumlah program kerjanya sebagai pimpinan tertinggi di Disperindagpas. “Kang Wawan Nurdin itu orang hebat. Dia dekat dengan semua kalangan. Dia memiliki banyak kemampuan yang tidak dimiliki pejabat lainnya. Maka tak heran kalau pak Wawan Nurdin dikenal sebagai The Joker nya Garut,” ujar salah satu tokoh di Kabupaten Garut kepada media ini dalam berbagai kesempatan.

Sampai saat ini media inipun belum mendapatkan alasan apa yang menyebabkan WN disebut-sebut sebagai The Joker. Bahkan salah satu PNS di lingkungan Pemkab Garut pun menyebutnya dengan panggilan yang sama

Kini, informasi terbaru yang berkembang di beberapa media menyebutkan dugaan pemalsuan dokumen kembali terjadi di salah satu pasar di bawah naungan Wawan Nurdin, tepatnya di Pasar Samarang. “Kami sudah mengantongi data-data terkait dugaan pemalsuan dokumen di Pasar Samarang,” ujar Sekjen Ormas Daboribo (Damai Boleh Ribut Boleh), Gilar Nova Renaldi kepada media ini, Senin (04/10/2018).

Menurut Gilar, dugaan pemalsuan dokumen ini diduga kuat dilakukan oleh oknum-oknum di wilayah Disperindagpas Garut. “Ada beberapa nama yang sudah saya konfirmasi. Mereka pegawai di bawah naungan Disperindagpas Garut, yang kini sudah ditarik ke Dinas. Menurut Kabid Pasar di Disperindag, Dani, kasus ini akan distatus quo kan,” paparnya.

Gilar menegaskan, apapun yang akan dilakukan pihak Disperindag, penegakan hukum harus ditegakan. Pasalnya, kejadian di Pasar Samarang jelas-jelas sudah melakukan pelanggaran pidana.
“Kalau penegak hukum diam saja, maka masyarakat harus mempertanyakan peranan APH di Kabupaten Garut. Kalau kejahatan seperti ini dibiarkan, maka akan terus bermunculan pelanggar hukum,” ungkapnya.

PULUHAN MILYAR: Revitalisasi Pasar Samarang yang tercantum dalam Buku APBD TA 2017 tercatat sebesar Rp 28. 975.000.000. Kini, proyek yang hampir mencapai Rp 30 Milyar ini ditenggarai terjadi pelanggaran pidana oleh sejumlah oknum. (FT: Asep Ahmad)

Gilar juga mempertanyakan sejauh mana pengawasan pihak DPRD Kabupaten Garut terutama Anggota Dewan dari Dapil wilayah Samarang sebagai lokasi yang kini ditemukan berbagai persoalan hukum. “Menurut pihak dewan permasalahan ini sudah masuk ke pandangan fraksi. Saya pun meminta kepada legislatif untuk lebih serius menyikapi permasalahan di Pasar Samarang dan saya akan melakukan audensi ke DPRD,” jelasnya.

Gilar mengaku sudah melakukan konfirmasi ke H Alit Suherman dan Dadang Komisi A DPRD Garut serta meminta agar nanti turun nota pimpinan dan segera membuat pansus untuk menginvestigasi masalah Pasar Samarang sampai tuntas. “Saya akan menekan agar DPRD Garut segera turun ke kedalaman permasalahan ini sebagai fungsi pengawasan,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Kabid pasar di Disperindagpas, Dani melalui sambungan telfonnya kepada Logikanews.com (Majalah Logika dan Majalah Intan) mengatakan, awalnya kasus ini diangkat oleh LSM Gugat. Dirinya pun sudah bergerak dan melakukan proses dengan menarik semua pihak yang terindikasi.

“Kang nanti ketemu ya, saya lagi sakit. Sudah beres Raker istirahat di Tasik Singaparna, saya sudah ngobrol dengan Gilar. Besok Jumat di Garut. Saya sudah melangkah proses ditarik semua yang ada indikasi oleh LSM Gugat awalnya, bukan Daboribo. Ditarik oleh Pemda semuanya. Kalau misal ada, semua ditarik bukunya, distatus quokan dulu kepemilikannya. Kalau kepemilikannya ditarik, nanti keluar sendiri sampai ke oknum-oknumnya,” papar Dani dengan nada datar, Kamis (01/11/2018).

Sementara itu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Garut dari Fraksi PDI-P, Dani saat dikonfirmasi wartawan terkait informasi yang berkembang dugaan pemalsuan dokumen di Pasar Samarang sebagai daerah yang ada di Daerah Pemilihannya (dapil) malah balik bertanya. “Kumaha tah infona (bagaimana infonya, red),” ujar Dani.

Menurut Dani, kalau ada yang mau melakukan audensi silahkan saja. Namun demikian, Dani kembali bertanya, tentang siapa yang akan melakukan audensi dan ke komisi berapa. “Ka Komisi mana Kang sep.?  Saha anu bade audena? Warga pasar sanes. (Ke Komisi mana Kang Sep? Siapa yang mau audennya ? warga pasar bukan, red),” papar Dani dengan menggunakan bahasa Sunda halus.

Salah satu nama yang tertera pada surat pernyataan, AS, menyebutkan dirinya tidak memiliki kios (No.xxxx).  Wanita pemilik KTP dengan No NIK: 3205084xxxxxxxxxx yang lengkap dengan Nomor hapenya, dalam surat keterangannya menyebutkan bahwa dirinya sudah tercatat berjualan selama 11 tahun.

Namun  pemilik nama AS ini ketika dikonfirmasi oleh wartawan mengaku tidak tahu. Namun dirinya meminta wartawan untuk melakukan konfirmasi ke pihak Iwapa Pasar Samarang. “Maaf ya saya lagi dagang, ke IWAPA saja ya,” ujar AS saat dihubungi wartawan melalui sambungan telfonnya, Selasa (06/11/2018). (Asep Ahmad)

 

 

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.