Soal Kasus Pasar Leles KMB Tuding Orang Dekat Wakil Bupati Terlibat Gratifikasi

LOGIKANEWS.COM – Menjelang Pemilihan Presiden (pilpres) dan Pemilihan Calon Legislatif (pileg) tanggal 17 April 2019 mendatang, sejumlah LSM dan ormas di Kabupaten Garut terus menyuarakan kebobrokan di wilayah hukum Pemkab Garut.

Mereka menyuarakan berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan sejumlah pihak terhadap sejumlah pengerjaan pembangunan, sehingga banyak program pembangunan yang tidak berjalan lancar.

Salah satu LSM yang kerap melakukan aksi dan pelaporan diantaranya LSM Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) dan sejumlah LSM yang bersatu dalam wadah Garut Bergerak.

Bukan hanya itu saja, sejumlah LSM lain seperti LSM Sidik, GBR, Lagam dan Ormas KRAK serta Daboribo juga menambah catatan sebagai lembaga-lembaga yang aktif menyuarakan aspirasi terhadap Pemkab, Legislatif serta Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah hukum Garut.

Beberapa organisasi menyikapi persoalan pembangunan Pasar Samarang, Pasar Leles dan pasar-pasar lainnya.

‌Sebut saja LSM KMB, setelah melakukan pelaporan ke KPK terkait dugaan gratifikasi dari salah satu oknum pengusaha ke Bupati Garut, kini LSM KMB mencium bau aroma dugaan korupsi dan gratifikasi terkait pembangunan Pasar Leles.

Tak tanggung-tanggung, LSM KMB menuding ada ikut campur atau keterlibatan orang dekat Wakil Bupati Garut dalam perkara pembangunan Pasar Leles.

“Ada orang dekat wakil bupati Garut dengan inisial AL dan R menjadi salah satu calo pembangunan Pasar Leles yang sekarang mangkrak,” ujar Koordinator LSM KMB, Abu Musa Hanif Muttaqin didampingi rekan-rekannya.

Akibatnya, sampai saat ini pembangunan Pasar Leles yang menelan dana miliaran rupiah tersebut menjadi pembangunan yang sia-sia alias mubazir. Bukan hanya karena pengusahanya dianggap tidak profesional, namun karena banyaknya anggaran yang tercecer ke beberapa oknum.

“KMB menduga ada dugaan gratifikasi sehingga pembangunan Pasar Leles ini jauh dari harapan. Kami pun akan segera membawa kasus ini ke Polres Garut,’ ungkap Abu.

Menurut Abu, Polres Garut harus segera bertindak dan memeriksa serta menetapkan Kepala Dinas PUPR dan mendesak Bupati Garut untuk segera memberhentikan Kadis PUPR Uu Saepudin dari jabatannya.

“Kepala Dinas PUPR yang diduga melakukan konspirasi dengan pihak mediator harus bertanggung jawab dalam proyek Pasar Leles. Untuk itu, pihak penegak hukum dan bupati harus bertindak tegas, atas semua carut marut proyek dibawah kewenangan Dinas PUPR selama ini. Berhentikan Kadis PUPR, UU Saepudin,” tandasnya.

Salah satu pengusaha yang disebut-sebut sebagai calo atau mediator sekaligus penerima hasil konspirasi pembangunan, AL ketika dihubungi media ini tidak bisa dihubungi.

Sementara itu, Ali, selaku perwakilan dari pihak perusahaan PT Uno saat dihubungi melalui nomor hapenya sedang tidak aktif. (Asep Ahmad).

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *