Status Tersangka Kuswendi Dianggap Janggal “Diduga Ada Pembagian Kompensasi ke Sejumlah Oknum Pejabat”

TAK MILIKI AMDAL: Rekomendasi dari Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut kepada Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (DPMPT) terkait permohonan IPPT yang diajukan Pemkab Garut, melalui Dispora Garut. Dalam Rekomendasi tersebut, angka I poin 1 dan 4 menyebutkan harus mentaati semua ketentuan yang berlaku dan mengurusi perijinan dari dinas terkait. Namun Dinas LH menyatakan Dispora tidak mengantongi dokumen lingkungan yakni AMDAL. (FT: Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM – Koordinator Koalisi Masyarakat Bersatu (KMB) Kabupaten Garut, Abu Musa Hanif Muttaqin mempertanyakan proses hukum yang menjerat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kabupaten Garut, Drs Kuswendi Msi, terkait proyek Bumi Perkemahan di Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.

Pasalnya, Kadispora Garut, Kuswendi yang saat ini sudah berstatus tersangka hanya dijerat Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan ancaman hukuman maksimal 3 tahun penjara dan minimal 1 tahun penjara dengan denda maksimal Rp 3 miliar dan minimal Rp 1 miliar.

“Kami merasa heran mendengar kabar bahwa Kadispora Garut hanya terjerat Pasal PPLH, padahal dalam kasus Buper ini masih banyak persoalan yang harus diungkap, diantaranya dugaan jual beli lahan yang kuat diduga melanggar hukum,” ujar Abu Musa.

Menurutnya, Aparat Penegak Hukum (APH) dinilai memiliki kelemahan dalam proses penanganan kasus ini. Dalam kasus tersebut Kuswendi hanya dikenakan Pasal UU PPLH , sementara awal kasus yang berkembang yaitu dugaan penjualan lahan negara. Kemudian, lokasi pembangunan Buper berada diperbatasan Cagar Alam dan TWA.

“Ada dugaan kuat, lahan yang digunakan untuk Buper ini sebagian merupakan lahan yang dipercayakan kepada BKSDA, namun malah diperjualbelikan oleh beberapa oknum. Bahkan sebelumnya telah banyak pembahasan bahwa pembelian lahan yang menggunakan anggaran APBD Garut dengan nilai miliaran itu tidak diparipurnakan antara eksekutif dan legislatif.

“Sehingga kami menilai, dari kasus ini ada pihak-pihak tertentu yang ingin memutus mata rantai keterlibatan oknum pejabat yang lain, selain Kuswendi,” paparnya.

Namun demikian, sambung Abu Musa, dirinya mengapresiasi proses hukum yang dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polda Jabar, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Garut. Pihaknya pun akan terus mengawal proses persidangan yang sudah muali dijalani Kadispora Garut, Kuswendi.

“KMB akan terus mengawal proses ini hingga tuntas. Kami berharap pihak aparat bisa mengungkap tabir konspirasi terkait proyek pengadaan lahan dan pengerjaan proyek Buper ini secara profesional,” katanya.

Abu Musa juga memastikan pihaknya telah melakukan investigasi yang mengarah pada konspirasi sejumlah oknum pejabat di Kabupaten Garut. Dari proyek pengadaan lahan dan pembangunan Bumi Perkemahan ini terjadi pembagian kompensasi berupa bidang tanah.

“Dari hasil investigasi KMB dari penjualan lahan tersebut ada konpensasi kepada para oknum pejabat berupa sebidang tanah. Bahkan nama salah satu pejabat sudah bisa dipastikan telah menerima konpensasi itu,” katanya.

Senada dengan KMB, Ketua LSM SIDIK Kabupaten Garut, Yogi Iskandar menyampaikan ucapan selamat atas keberanian Polda Jabar dan Kejaksaan dalam menangani proses hukum terkait dugaan berbagai pelanggaran pengadaan dan pembangunan Buper Garut.[caption id="attachment_4259" align="alignnone" width="300"] Ketua LSM SIDIK Kabupaten Garut, Yogi Iskandar. (FT: ist)

“Kasus ini sudah menjadi perbincangan banyak pihak, sehingga akan menjadi pertanyaan besar apabila pihak penegak hukum tidak menangani kasus ini dengan serius. Namun kami juga masih mempertanyakan kinerja APH yang hanya menjerat Kuswendi dengan pasal PPLH, sementara dugaan korupsi dan gratifikasinya tidak mencuat,” katanya.

Dugaan korupsi dan gratifikasi yang dimaksud Yogi, diantaranya kasus Buper sejak awal ditenggarai merupakan proyek bagi-bagi kue antara para oknum.

“Pengadaan lahan Buper ini sudah ramai disebutkan bahwa Pemkab membeli tanah tersebut dari salah satu pengusaha, H Agus SM sebanyak hektaran luasnya. Namun, lahan tersebut berbatasan dengan hutan lindung dan cagar alam. Sampai saat ini belum ada keterangan dari BPKH maupun BKSDA, apakah tanah tersebut milik warga atau sebagian milik negara,” ungkapnya.

Persoalan lahan inilah yang kemudian muncul dalam kasus Buper. BPKH dan BKSDA belum memberikan statemen pasti tentang status kepemilikan lahan yang digunakan untuk Buper.

“Menurut informasi yang berkembang ada lahan yang dijual oleh H Agus merupakan lahan negara yang berbatasan dengan lahan warga. Sehingga dalam hal ini diduga kuat ada pelanggaran pidana. Namun kami heran persoalan yang muncul hanya tentang PPLH saja,” katanya.

Yogi menambahkan, apabila kasus yang menjerat Kuswendi selaku Kadispora hanya Pasal 109, UU PPLH Nomor 32 Tahun 2009, maka kemungkinan besar dugaan keterlibatan para oknum lainnya tidak akan terdeteksi.

“Untuk itu kami akan terus mengawal kasus ini hingga menemukan titik terang. Kami pun terus melakukan koordinasi dengan DPP LSM SIDIK. Dalam hal ini kami tegaskan kepada Bupati Garut untuk segera mengganti Kadipora Garut yang tengah bermasalah dan duduk dipesakitan, karena akan menggangu pelayanan publik serta azas kepatutan, karena pejabat yang sudah menyandang status tersangka tetapi masih dipertahankan,” katanya. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *