TEMUAN BPK RI DI PEMKAB GARUT TA 2017-2018 BELUM KEMBALI KE KAS NEGARA ?

LOGIKANEWS.COM – Ketentuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia terkait kewajiban menjalanakan tugasnya yang terdiri dari Tiga jenis pemeriksaaan yang dilaksanakan, yaitu Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Tujuan Tertentu.

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksa atas laporan keuangan yang bertujuan memberikan keyakinan yang memadai (reasonable assurance) bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal material. Sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK adalah periksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Berangkat dari kewajiban BPK RI ini, Redaksi Majalah Logika Group (logikanews.com, Majalah Logika dan portal berita Youtube Channel Majalah Logika Digital) melakukan investigasi terkait pengembalian kerugian negara yang berdasarkan informasi dari LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) BPK. Temuan itu diantaranya, dugaan kerugian negara yang wajib dikembalikan ke kas negara oleh para pengusaha yang mendapatkan pekerjaan di sejumlah SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemkab Garut.

Dari hasil investigas, ada sesuatu yang sangat ironis. Ada temuan yang lebih dari satu tahun masih belum selesai, namun tidak terdengar ada proses hukum yang menjeratnya. Sudah jauh dari angka 60 hari sebagaimana kewajiban pengembalian dugaan kerugian negara sebagaimana ketentuan yang berlaku, kerugian negara tersebut masih belum dkembalikan ke kas negara.
Dari temuan BPK RI Tahun Anggaran (TA) 2017, tim redaksi Majalah Logika Group menemukan angka kerugian negara sebesar Rp5.515.548.698,47. Ironisnya, sampai tanggal 10 Juni 2019 dari sekian banyak kerugian negara, masih ada tunggakan sebesar Rp1.359.137.405,47. Kerugian negara yang seharusnya dikembalikan ke kas negara, dengan waktu cukup panjang masih belum kembali.

Selain itu, berdasarkan rekapitulasi Temuan Pemeriksaan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Triwulan III TA 2018 pada Pemerintah Kabupaten Garut, Redaksi Majalah Logika juga mendapatkan angka kerugian negara sebesar Rp2.289.144.204,43. Dari angka kerugian sebesar itu sampai tanggal 10 Juni 2019, nilai yang sudah masuk ke kas negara mencapai Rp911.009.827,00. Ini artinya, masih ada uang negara yang belum masuk ke kas negara sebesar Rp1.378.134.377,43.

Dari dua kali tahun anggaran ini memang kerugian negara mengalami penurunan yang cukup drastis. Tahun 2017 angka kerugian negara yang dicatat oleh BPK RI sebesar Rp5.515.548.698,47. Sedangkan TA 2018 sebesar Rp2.289.144.204,43.

Namun persoalan yang dipertanyakan adalah tentang waktu pengembalian kerugian negara yang mencapai satu tahun lebih. Dari pihak-pihak terkait yang belum mengembalikan kerugian ke kas negara yang melebihi ambang batas yakni 60 hari belum ada oknum terkait yang diproses hukum hingga ke meja hijau.

Untuk diketahui oleh semua pembaca, rincian temuan TA 2017 diantaranya terjadi pada sejumlah kegiatan di 10 SKPD. Sampai tanggal 10 Juni 2019, dari sekian banyak SKPD yang tercatat telah mengembalikan kerugian ke kas negara diantaranya Dinas Perindag dan ESDM (Energi Sumber Daya Mineral), Dinas Perikanan dan Peternakan, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Sementara kerugian negara di Tiga instansi tercatat masih memiliki hutang ke negara.

Sementara kerugian negara di TA 2018, redaksi mencatat ada pada Empat SKPD dan Dua Kecamatan. Namun, temuan di dua kecamatan ini kerugian negara sudah diselesaikan sampai tanggal 07 Januari 2019 dan tanggal 28 Desember 2018. Sedangkan dari Empat instansi, sampai tanggal 10 Juni 2019 masih ada sisa kerugian negara sebesar Satu Milyar Rupiah lebih.
Dari rincian temuan yang diduga menjadi penyebab kerugian negara memang berbeda-beda, diantaranya kekurangan volume pekerjaan, kekurangan pajak, realisasi belanja jasa konsultasi tidak sesuai ketentuan, pembangunan gedung tidak selesai, jaminan belum dicairkan dan denda keterlambatan belum dikenakan serta DED yang tidak sesuai ketentuan dan denda keterlambatan yang belum ditetapkan. Dari sekian kasus, kekurangan volume pekerjaan yang menjadi temuan terbanyak.

“Temuan BPK RI untuk TA 2017 sampai saat ini masih ada tunggakan. Namun untuk lebih detil silahkan konfirmasi ke Inspektorat Kabupaten Garut,” ujar sumber Majalah Logika saat dikonfirmasi, Senin (10/06/2019).

Sementara itu, untuk memperjelas terkait hasil investigasi Majalah Logika, salah satu pejabat di salah satu instansi di Garut bersedia memberikan statemen. Menurutnya, setelah LHP BPK RI bagi perusahaan yang mendapatkan temuan pengembalian kepada kas negara dikumpulkan dan diberitahukan oleh PPK (Pejabat pembuat Komitmen) atas temuannya.

“Setelah dikumpulkan, PPK memerintahkan semua perusahaan untuk segera menyelesaikan tunggakan ke kas negara. Sementara pihak dinas terkait mengingatkan kembali kepada PPK bahwa untuk perusahaan ataupun personal yang belum mengembalikan temuan BPK / Itwil Propinsi untuk tidak mengeluarkan kontrak bagi yang bersangkutan, sebelum temuan tersebut lunas. Kalau sudah lebih dari waktu yang telah ditetapkan namun belum melakukan kewajiban, maka pihak dinas meminta bantuan APH (Aparat Penegak Hukum). Kalau masih belum membayar juga, tentu akan berurusan dengan APH,” tandas sumber yang namanya minta tidak dipublikasikan, Kamis (20/06/2019).

Kepala Inspektorat Kabupaten Garut, H Zat Zat Munajat ketika dihubungi melalui sambungan telfonnya, 23 Agustus 2019 lalu tidak mengangkat telfon wartawan. (Bersambung)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *