Terkait Buper Dinas LHKP Delapan Kali ke Polda

LOGIKANEWS.COM – Gonjang-ganjing tentang kabar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Garut, Kuswendi dan kedua anak buahnya menjadi tersangka atas kasus pembangunan Bumi Perkemahan (Buper) di wilayah kawasan Gunung Guntur, Desa Pasawahan, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat sampai saat ini belum ada kepastian secara hukum.

Pasalnya, belum ada keterangan resmi dari pihak Polda Jabar sebagai pihak yang diakui sejumlah pejabat menjadi penyidik kasus pembelian lahan sekaligus pembangunan Buper di kawasan zona merah Gunung Guntur.

Namun, dari kabar bahwa pembangunan Buper tidak disertai dengan dokumen lingkungan diakui pihak Dinas Lingkungan Hidup  Keberesihan dan Pertamanan (DLHKP) Kabupaten Garut. Padahal, dokumen lingkungan tersebut wajib dibuat.

DELAPAN KALI: Kabid Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup, Yudi Wahyudin mengaku sudah memenuhi undangan Polda Jabar di Unit IV terkait Amdal di Bumi Perkemahan yang berada di zona merah Gunung Guntur. Proyek pemerintah Garut periode kepemimpinan Rudy Gunawan dan Helmi Budiman ini menuai persoalan hingga sejumlah pejabat di undang Polda Jabar. Selain sebagian kepemilikan lahan, dokumen lingkungan pembangunan Buper pun ikut dipertanyakan. Yudi mengaku pihaknya sudah Delapan kali memenuhi undangan Polda Jabar (FT: Asep Ahmad)

“Dinas LH sudah Delapan kali ke Polda Jabar Unit IV, kami memberikan keterangan seadanya saja, bahwa Dispora tidak mengajukan Amdal untuk pembangunan Buper,” ujar Kabid Tata Lingkungan DLHKP Kabupaten Garut, Yudi Wahyudi saat dihubungi LogikaNews.Com, Senin (17/09/2018).

Menurut Mantan Kabid Perijinan di BPMPT (Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu)  Kabupaten Garut yang sekarang menjadi Dinas  Penanaman Modal Pelayanan Terpadu (DPMPT), seharusnya Dispora mengajukan Amdal. Namun sampai saat ini pihak DLHKP Garut tidak pernah menerima pengajuan itu. “Kan kata Kang Asep juga, kalau semua mentaati aturan akan enak semua,” imbuh Yudi diselingi candaan saat dihubungi wartawan via telfon.

Sementara itu, Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Gunung Guntur, Rivani Fajar Rijani di kantor Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI Badan Geologi, Desa Sirna Jaya, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut  saat dikonfirmasi terkait pembangunan Gunung Guntur di kawasan Gunung Guntur,  menyatakan bahwa di wilayah zona merah tidak boleh ada bangunan.

Namun dirinya tidak tahu menahu dan tidak pernah ada kabar apa-apa dari Pemda garut dan Polda Jabar. Hanya saja, Ketua Pos lama yang sudah pindah pernah disuruh ngecek oleh pihak Polda Jabar. “Waktu Ketua Pos Pengamanan Gunung Guntur ini dipegang pak Ade memang pernah ada informasi seperti itu, disuruh ngecek aja benar apa tidak ada Bumi Perkemahan disitu, setelah di cek enggak ada. Tapi saat itu yang dicek di wilayah Cikatel, kalau di wilayah Citiis memang sudah ada,” kata Rivani.

Menurut Rivani, pihaknya memiliki peranan untuk memberitahukan kepada siapa saja bahwa tidak boleh ada pembangunan di wilayah zona merah, kalau soal perijinan itu langsung ke pihak pemerintah daerah. “Cuman gitu aja, suruh ngecek kesana.

Sementara itu, Kepala Dispora kepada salah satu media online ketika dikonfirmasi perihal kabar status dirinya menjadi tersangka karena kasus Buper, dia tidak banyak berkomentar. Menurutnya, berita tentang dirinya telah ditetapkan sebagai tersangka itu hoak dan fitnah.
“Tidak benar, hoax fitnah,” ujar Kuswendi melalui sambungan Whats App nya.

Namun berbeda ketika LogikaNews.Com menghubungi dirinya dengan nomor yang sama, tetapi orang nomor satu di Dispora Garut ini tidak menjawab. Sepertinya pesan yang disampaikan LogikaNews.Com ini tidak sampai. Kuat dugaan nomor media LogikaNews.Com diblokir sehingga pesan Whats App tidak terbaca.

Sementara itu, salah satu netizen “Yd” kepada LogikaNews.Com mengatakan, penulis berita kental muatan politis. Pasalnya, dari tulisan berita yang ditulis LogikaNews.Com dengan judul Kuswendi Kadispora Garut Menjadi Tersangka Kasus Buper ? menyertakan nama pemilik lahan yang menjual tanahnya ke Pemkab Garut, yakni H Agus SM, selaku ayah kandung Anggota DPRD dari Partai Hanura yang kini sudah mengundurkan diri dan pindah ke Partai Demokrat, Riki.

“Penulisnya kental muatan politis. Kenapa kalau H Agus disangkut pautkan dengan Riki, tapi Kuswendinya tidak dibawa istrinya Anggoa DPRD,” ujar netizen.

Sebagian masyarakat dan pejabat tinggi di Pemkab Garut sudah mengenal Kadispora sebagai suami dari Anggota DPRD Kabupaten Garut dari Partai Golkar, Cucu Rodiah. Pria berbadan tegap ini disebut-sebut sudah ditetapkan sebagai tersangka karena pembangunan Bumi Perkemahan di wilayah Zona Merah Gunung Guntur tidak menyertakan Amdal.

Kasus ini muncul setelah salah satu lembaga di Kabupaten Garut melaporkan pembelian lahan dan pembangunan Buper di kawasan zona merah Gunung Guntur  ke Polda Jabar. Berdasarkan pengakuan para pejabat di Garut, mulai dari Kepala Desa, Camat, dinas terkait seperti Dispora, DLHKP, DPMPT, PUPR, BKSDA, BPN dan PVMBG diundang Polda Jabar untuk dimintai keterangan. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *