Terkait Penanganan Penyelidikan BOP dan POKIR Kejari Garut Didesak Untuk Ekspose Perkara Ke Kejati Jabar

“Kami akan terus memantau kasus penangan Pokir dan BOP anggota DPRD sampai Kejari Garut melakukan ekspose di Kejati Jabar guna meningkatkan pada tahap proses penyidikan,”

IVAN RIVANORA

Ketua AMPG

LOGIKANEWS.COM – Persolan dugaan pelanggaran hukum pada Bantuan Operasional (BOP) dan program Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Garut pada program-programnya, saat ini sedang dalam penanganan Kejaksaan Negeri (Kejari) Garut. Beberapa orang sudah dilakukan pemeriksaan diantaranya dari kalangan eksekutif dan legislatif.

DESAK KEJARI GARUT: Ketua AMPG, Ivan Rivanora mendesak Kejaksaan Negeri Garut untuk melakukan ekspose di Kejaksaan Tinggi (kejati) Provinsi Jabar terkait dugaan pelanggaran hukum penggunaan anggaran BOP dan program Pokir di DPRD Garut. (Foto: Asep Ahmad/Ridwan Arif)

Seolah terlupakan oleh berbagai isu yang saat ini menghangat di Garut terkait viralnya “Vina Garut”, “dangdutan diareal parkir RSUD Garut” dan terakhir viralnya screenshot percakapan yang diduga oknum anggota DPRD Garut dengan perempuan yang mengaku memiliki suami. Yang tentunya viralnya berita-berita tersebut menggangu konsentrasi dan nalar publik Kabupaten Garut yang dulu dijuluki kota santri dan memiliki etika dan adab yang sangat baik. Dengan konsistensinya, Aliansi Masyarakat dan Pemuda Garut (AMPG) tetap memberikan perhatiannya kepada Kejaksaan Negeri Garut terkait kasus dugaan pelanggaran hukum pada BOP dan Pokir DPRD Garut.

Dalam releasnya, Ivan Rivanora yang merupakan Ketua AMPG menyatakan, sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum dan penyelenggaraan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam UUD 1945 BAB VII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa APBN/APBD Provinsi dan kabupaten/kota setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang dan PERDA untuk kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung terwujudnya good governance dalam penyelenggaraan negara. Pengelolaan keuangan negara maupun daerah perlu diselenggarakan atas dasar asas-asas umum pengelolaan keuangan, yaitu dikelola secara profesional, proporsional dan terbuka. Akuntabilitas berorientasi pada hasil serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dikatakan Ivan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut terkait dengan dugaan penyalahgunaan dana Pokir dan BOP anggota DPRD, dirinya melihat hal ini adalah sebuah pelanggaran terhadap azas-azas umum pengelolaan keuangan yang dilakukan, baik oleh tingkat perencana keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku perencana program dan kegiatan serta perencana anggaran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD).

Lanjut Ivan, selain itu juga terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi di DPRD Kabupaten Garut, terutama yang menyangkut fungsi budgeting. Yang mana anggota DPRD seharusnya mengawasi perencanaan dan penganggaran keuangan yang disusun oleh bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), akan tetapi DPRD terkesan malah ikut turut. “Lembaga DPRD tersebut menjadi seakan- akan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menyusun program dan kegiatan,” tandasnya.

Dengan adanya penyimpangan kewenangan lembaga DPRD tersebut, Ivan berpendapat, laporan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan perbuatan persekongkolan jahat antara eksekutif dan legislatif di Garut mendapat sorotan dari semua pihak dan elemen masyarakat. Dan saat ini, Kejari Garut sedang melakukan proses penyelidikan terhadap kasus Pokir dan BOP anggota DPRD Garut.

Atas hasil pemeriksaan penyelidikan tersebut, Ivan Rivanora menegaskan kembali pihaknya akan terus memantau kasus penangan Pokir dan BOP anggota DPRD sampai Kejari Garut melakukan ekspose di Kejati Jabar, guna meningkatkan pada tahap proses penyidikan. “Kami akan terus memantau kasus penangan Pokir dan BOP anggota DPRD sampai Kejari Garut melakukan ekspose di Kejati Jabar guna meningkatkan pada tahap proses penyidikan,” tegas Ivan.

Beberapa nama pejabat dari eksekutif, mulai dari pejabat perencana sampai dengan pejabat penganggaran APBD serta unsur Sekretariat DPRD Garut yang telah dipanggil Kejaksaan Negeri Garut untuk dimintai keterangannya, yakni antara lain Agis Ismail, ST (Sekretaris Bappeda) dan Kristanti Wahyuni, SH (mantan Kabid Anggaran BPKAD/Kabag Hukum), Dedi Mulyadi (Sekretaris DPRD), Moh. Dudung, SH. (Kasubag Fasilitasi DPRD), Para Kabid Setwan dan 50 Pelaksana selaku pendamping DPRD di setwan.

Selain telah dilakukan pemeriksaan terhadap unsur eksekutif diatas, menurut informasi yang ia dapat bahwa Kejari juga telah memeriksa beberapa anggota DPRD Garut, antara lain Yusep Mulyana, SH, Aay Syarif Hidayat, Yuda Pudja Turnawan, Rd Oman, Drs H Dendi Hidayat, DR Hj Anne Nurjanah, H Asep Ahlan, Drs H Alit Suherman, Imran Rosadi , Agus M Sutarman SE. Sisanya, anggota dan mantan pimpinan DPRD akan dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Garut serta diperkirakan akan selesai pada bulan September tahun ini,” pungkas Ivan. (Ridwan Arif)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *