Tidak Ada Political Will Dari Pemkab Garut, Anggota Banggar DPRD Paparkan UU SRG

GARUT (LOGIKANEWS.COM) – Anggota Banggar DPRD, dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kabupaten Garut, Yudha Puja Turnawan mengatakan, dirinya sangat menyayangkan sikpa Pemkab Garut terhadap SRG (Sistem Resi Gudang).

Padahal, menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 33 tahun 2017, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun anggaran 2018, Pemerintah Daerah harus mengganggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dukungan pendanaan dalam implementasi Sistem Resi Gudang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang.

“Tema pembangunan Pemkab Garut tahun 2018 adalah penguatan ekonomi kerakyatan serta optimalisasi pelayanan publik ditunjang kemantapan infrastruktur guna mencapai Garut yang bermartabat, nyaman dan sejahtera. Tetapi faktanya, Pemkab Garut tidak menganggarkan dukungan pendanaan sebagai implementasi SRG. Jadi menurut saya, tema yang dibuat tidak sesuai dengan amanat UU,” terangnya.

Untuk itu, Yudha menekankan, bahwa Pemkab Garut dalam hal ini Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar (Disperindagpas), Wawan Nurdin untuk memahami amanat UU yang ada.

“Dalam penjelasan atas UU RI Nomor 9 Tahun 2011, tentang Perubahan Atas UU Nomor 9 Tahun 2006 tentang SRG disebutkan, dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat pada era globalisasi diperlukan kesiapan dunia usaha untuk menghadapi perubahan yang sangat cepat di bidang ekonomi khususnya perdagangan,” ucapnya

Salah satu upaya untuk menghadapi persaingan tersebut, sambung Yudha, diperlukan instrumen dalam penataan sistem perdagangan yang efektif dan efisien, sehingga harga barang yang ditawarkan dapat bersaing di pasar global.

Efisiensi perdagangan dapat tercapai apabila didukung oleh iklim usaha yang kondusif dengan tersedianya dan tertatanya sistem pembiayaan perdagangan yang dapat diakses oleh setiap pelaku usaha secara tepat waktu.

“Sistem pembiayaan perdagangan sangat diperlukan bagi dunia usaha untuk menjamin kelancaran usahanya, terutama bagi petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian yang umumnya menghadapi masalah pembiayaan karena keterbatasan akses dan jaminan kredit,” ungkapnya.

Yudha menambahkan, dalam konteks pemberdayaan dan pembinaan kepada petani serta usaha kecil dan menengah yang berbasis pertanian tersebut, Resi Gudang merupakan salah satu solusi untuk memperoleh pembiayaan dengan jaminan komoditi yang tersimpan di gudang.

“Untuk itu, dalam kesempatan ini juga perlu saya sampaikan UU yang mengatur tentang SRG. Sehingga Pemkab Garut bisa memahami apa itu SRG dana pa saja manfaatnya untuk masyarakat luas,” katanya.

 Pasal 1 Undang undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang:

1. Sistem Resi Gudang adalah kegiatan yang berkaitan dengan penerbitan, pengalihan, penjaminan, dan penyelesaian transaksi Resi Gudang.
2. Resi Gudang adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di Gudang yang diterbitkan oleh Pengelola Gudang.
3. Derivatif Resi Gudang adalah turunan Resi Gudang yang dapat berupa kontrak berjangka Resi Gudang, Opsi atas Resi Gudang, indeks atas Resi Gudang, surat berharga diskonto Resi Gudang, unit Resi Gudang, atau derivatif lainnya dari Resi Gudang sebagai instrumen keuangan.
4. Gudang adalah semua ruangan yang tidak bergerak dan tidak dapat dipindah-pindahkan dengan tujuan tidak dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang yang dapat diperdagangkan secara umum dan memenuhi syarat-syarat lain yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Barang adalah setiap benda bergerak yang dapat disimpan dalam jangka waktu tertentu dan diperdagangkan secara umum.
6. Barang Bercampur adalah barang-barang yang secara alami atau kebiasaan dalam praktik perdagangan dianggap setara serta sama satuan unitnya dan dapat disimpan secara bercampur.
7. Pemegang Resi Gudang adalah pemilik barang atau pihak yang menerima pengalihan dari pemilik barang atau pihak lain yang menerima pengalihan lebih lanjut.
8. Pengelola Gudang adalah pihak yang melakukan usaha pergudangan, baik Gudang milik sendiri maupun milik orang lain, yang melakukan penyimpanan, pemeliharaan, dan pengawasan barang yang disimpan oleh pemilik barang serta berhak menerbitkan Resi Gudang.
9. Hak Jaminan atas Resi Gudang, yang selanjutnya disebut Hak Jaminan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditor yang lain.
10. Menteri adalah Menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
11. Badan Pengawas Sistem Resi Gudang yang selanjutnya disebut Badan Pengawas adalah unit organisasi di bawah Menteri yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan pelaksanaan Sistem Resi Gudang.
12. Lembaga Penilaian Kesesuaian adalah lembaga yang telah mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan serangkaian kegiatan untuk menilai atau membuktikan bahwa persyaratan tertentu yang berkaitan dengan produk, proses, sistem, dan/atau personel terpenuhi.
13. Pusat Registrasi Resi Gudang yang selanjutnya disebut Pusat Registrasi adalah badan usaha berbadan hukum yang mendapat persetujuan Badan Pengawas untuk melakukan penatausahaan Resi Gudang dan Derivatif Resi Gudang yang meliputi pencatatan, penyimpanan, pemindahbukuan kepemilikan, pembebanan hak jaminan, pelaporan, serta penyediaan sistem dan jaringan informasi.
14. Lembaga Jaminan Resi Gudang yang selanjutnya disebut Lembaga Jaminan adalah badan hukum Indonesia yang menjamin hak dan kepentingan pemegang Resi Gudang atau Penerima Hak Jaminan terhadap kegagalan, kelalaian, atau ketidakmampuan Pengelola Gudang dalam melaksanakan kewajibannya dalam menyimpan dan menyerahkan barang.
15. Penerima Hak Jaminan adalah pihak yang memegang atau berhak atas Hak Jaminan atas Resi Gudang sesuai dengan Akta Pembebanan Hak Jaminan. (Asep Ahmad)

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *