“ULAMA DAN UMARA DALAM POLITIK KEKUASAAN”

SUHU POLITIK di negara Indonesia  semakin memanas. Kita bisa melihat dengan kasat mata persaingan antara dua poros kekuataan politik yang satu memegang kendali kekuasaan dan yang satu berada di luar kekuasaan. Kedua poros itu memiliki hawa nafsu kekuasaan yang sama. Semua partai politik melakukan manuver dan konsolidasi politik untuk mendapatkan simpati rakyat, agar partai yang bersangkutan mampu meraih kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa para elit politik belum dewasa dan bijak dalam berpolitik. Semestinya para elit politik harus menunjukkan eksistensinya di ruang publik dengan cara memperjuangkan aspirasi masyarakat dan menunjukkan integritas, kredibilitas, moralitasnya. Bukan menjatuhkan  satu sama lain di antara para elit politik.

Politik erat kaitannya dengan kekuasaan, semua politisi yang terjun ke dunia politik tujuannya adalah mengejar kekuasaan dan berusaha mempertahankannya, karena dengan berkuasa akan mampu mengendalikan negara dan menguasai akses akses ekonomi. Dalam filsafat  Politik Machevelli” A Man by nature A political Animal; How to get the power and How to us the Power” Sedangkan dalam Filsafat politik Aristoteles bahwa Politik Kekuasaan dirahkan untuk menegakkan keadilan dan Kesejahteraan.

Pertanyaan yang muncul dan harus dijawab oleh para elit Politik adalah kerangka teori mana yang digunakan ketika terlibat dalam politik kekuasaan? Mengunakan Kerangka teori filsafat Politik Machevelli atau Aristoteles?

Dalam Konteks perebutan kekuasaan, seringkali politik jauh dari nilai-nilai kemanusian. Politik identik dengan kekerasan, terutama bagi rezim berkuasa akan mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, karena diselimuti oleh sindrom kekuasaan, bahkan terkadang kekerasan bisa direkayasa sedemikian canggihnya sehingga akar rumput menjadi korban akibat skenario politik para elit politik. Menjadi terlihat seperti wajar dan biasa. Inilah yang disebut oleh Baudriland dengan the perfect crime (kriminalitas sempurna). Melalui sistem yang canggih yang digunakan oleh pihak yang berkuasa, maka kekerasaan masa menjadi realitas yang tidak terlalu sulit untuk direkayasa.

Meminjam istilah Musa Asy’arie dalam “Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan”Bahwa absurditas politik terjadi saat kearifan dan akal sehat dikalahkan oleh dorongan nafsu kekuasaan. Kearifan dan akal telah terbungkus nafsu kekuasaan sesaat. Sehingga kebenaran menjadi tidak jelas dan kabur, realitas politik yang absurd telah membingungkan rakyat. Karena politik hanya permainan guna merebut kekuasaan dan menjatuhkan lawan lawan politiknya. Bahkan menjelang pemilihan kepala daerah di beberapa tempat, ada beberapa calon dari partai politik yang merusak nilai demokrasi dengan cara membagi-bagikan uang ke masyarakat supaya bisa memilih kandidat tertentu.

Tindakan para elit politik ini jelas sangat diharamkan dalam prinsip  demokrasi. Bahkan sangat paradoks. Disatu sisi para politisi sering berbicara lantang tentang pentingnya penguatan demokrasi. Tetapi di satu sisi, mereka merusak sendi-sendi demokrasi dengan cara menyuap masyarakat supaya bisa terpilih kembali menjadi pemimpin dengan cara berlindung di jantung kekuasaan. Sangat ironis melihat sebagian tingkah laku moral para politisi dan pejabat kita.

Dalam praktik kehidupan sosial politik dalam berbangsa dan bernegara, sebagian dari elit politik dan pemimpin kita belum mampu menterjemahkan nilai pancasila dalam menjalankan kekuasaannya. Termasuk ada sebagian elit pemimpin kita yang sudah tinggal beberapa bulan lagi masa jabatannya berakhir masih melakukan kebohongan publik dengan cara melakukan kekerasaan baik dengan teror fisik atau lisan.

Menurut Amien Rais pejabat dan elit politik kita sudah terjangkit penyakit  “Syirik Politik”, bahwa sebagian para pemimpin dan elit politik kita, tidak bisa berbicara kritis, korektif,  menyadarkan kepada kebenaran dan petunjuk ilahi, tetapi mereka lebih kompromistis dan mencari ridha sesama umat manusia, ketimbang mencari ridha Allah SWT sebagai pemegang mandat otoritas kehidupan di alam semesta ini.

Bangsa kita terpuruk, sebab dicekam syirik politik. Beberapa puluh tahun jarang melihat para elit berani mengkritik kebijakan yang membahayakan masa depan bangsa seperti korupsi, nepotisme, kolusi, dan segala penyelewengan yang terus terjadi tanpa bisa dikendalikan. Sehingga dampak dari syirik politik bermuara kepada rusaknya kedaulatan bangsa, negara.

Berdasarakan beberapa penelitian ditemukan bahwa peran elit politik dalam sirkulasi kekuasaan setelah reformasi sangat kuat dan paradoks. Di satu sisi para elit berperan sebagai penguasa untuk mempertahankan status Quo, tetapi pada sisi yang lain mereka berperan sebagai penentang terhadap masyarakat.

Sikap elit politik yang seringkali mengeluarkan statement yang dapat memicu konflik akar rumput, tak jarang kekerasaan ditingkat bawah justru dijadikan sebagai instrumen politik sehingga konflik massa tidak lepas dari skenario politik pihak tertentu. Yang tidak lain supaya ambisi politiknya dapat tercapai dengan cara-cara tidak bertanggung jawab. Dengan cara semacam ini elit politik tidak justru menenangkan suasana agar menjadi lebih kondusif dan terjaga dengan baik, melainkan memperkeruh situasi menjadi tidak menentu yang akhirnya mengganggu stabilitas negara dan bangsa.

Ironis memang, sebuah bangsa yang besar, beradab, makmur yang ingin mewujudkan nilai demokrasi dan kemanusiaan. Justru sering keluar dari rel demokrasi dan kemanusian. Cara cara priminitif dan anti demokrasi seperti kekerasan, lempar batu sembunyi tangan masih dipelihara dan dilestarikan oleh beberapa kelompok elit, sehingga konflik masih terus dikembangkan demi mencapai dan mempertahankan kekuasaan.

Instrumen negara memiliki tugas untuk memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat indonesia, aparatur hukum memiliki fungsi menegakkan keadilan bagi pencari keadilan. Ketika negara dan hukum tidak menjalankan fungsinya dengan maksimal dan lebih cenderung berpihak kepada pemilik modal, maka negara Indonesia berpotensi berubah dari negara berdaulat menjadi negara kekuasaan yang dikendalikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang ingin merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai keadilan yang tercantum dalam sila ke 5 pancasila harus menjadi fondasi fundamental dasar negara Indonesia yang mesti dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Ketika hukum tajam kepada kelompok bawah dan tumpul kepada kelompok yang berada dilingkaran kekuasaan, maka hukum rimba akan berjalan seiring berjalannya waktu dan rakyat akan kehilangan kesabaran serta mengambil jalan sendiri untuk menyelesaikan problem bangsa yang sudah mulai bergerak ke titik nadir.

Hukum sudah diperjualbelikan kepemilik modal, kekuasaan sudah dikendalikan oleh orang yang tidak amanah, cacat secara hukum dan moral. Politik sudah menjadi mata pencaharian untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Agama sudah digadaikan demi kepentingan uang. Menurut Foucalt dalam Arkeologi Pengetahuan “Siapa yang mendominasi kekuasaan, maka dialah yang akan menentukkan standar kebenaran“. Kebenaran hanya milik orang-orang yang berada dalam lingkaran  kekuasaan. Keburukan dan kesalahan selalu diarahkan kepada kelompok yang berada diluar kekuasaan. Aparatur hukum yang seharusnya menjadi penegak hukum yang baik, justru berubah menjadi alat penguasa. Kelompok yang berbuat kesalahan dan berpotensi merusak kedaulatan bangsa mendapatkan posisi yang sangat mulia dihadapan penguasa dan aparatur hukum. Inilah tanda awal kehancuran sebuah bangsa.

Ulama sebagai gerakan kultural yang memiliki tugas untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar yang berada diluar kekuasaan langsung diberikan label makar, anti kebhinekaan, anti pancasila yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Peran ulama sebagai pelaku sejarah sudah terbukti dalam kemerdekaan bangsa Indonesia melawan penjajah. Ulama harus tetap berada dalam gerakan kultural untuk menjaga netralitas dan murni perjuangannya demi tegaknya negara kesatuan republik indonesia yang bermartabat, maju serta makmur

Gerakan kultural sebagai manifestasi kekuatan civil society harus menjaga jarak dengan kekuasaan dan tidak boleh terlalu jauh masuk dalam pusaran kekuasaan dan konflik karena rawan dimanfaatkan oleh pihak penguasa demi memenuhi ambisi syahwat politiknya. Ketika ulama masuk dalam lingkaran kekuasaan, umat khawatir masalah sosial dan kebangsaan akan terabaikan.

Memang tidak sepenuhnya bijak jika gerakan kultural melakukan pemutusan hubungan dengan kekuasaan, tetapi akan menjadi naif jika kekuasaan justru menjadikan gerakan kultural lupa akan posisi utama mereka. Jika ulama ingin masuk dalam wilayah politik, maka harus mengambil jalan tengah melalui pendekatan sekunder, agar misi profhetiknya tidak terlupakan.

Apabila gerakan kultural ingin berjalan secara efektif, maka ulama tidak perlu memaksakan kehendak untuk masuk dalam wilayah kekuasaan, kalau pun memaksa masuk dalam kekuasaan, sepertinya mereka harus tahan akan rayuan godaan kekuasaan yang menggiurkan.

Negara tidak boleh melakukan diskriminatif terhadap warga negara dan melakukan logika kekerasaan dengan kekuasaan. Jika terjadi kekerasaan yang dilakukan oleh negara, maka akan muncul konflik antara negara dan rakyat yang pada gilirannya akan memakan korban diantara dua belah pihak. Ketika terjadi diskriminasi, maka negara tidak sedang menciptakan masyarakat dan sistem yang santun, bahkan tengah bermain-main dengan kekerasaan dimana dikriminasi akan menjadi pemantik yang paling berbahaya.

Masyarakat mengetahui dan memahami bahwa demokrasi adalah salah satu instrumen yang  penting untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Melalui   kepemimpinan politik sehingga harus membuat sistem politik yang demokratis. Demi tercipta kepemimpinan yang merakyat dan melayani. Bukan ingin dilayani. Memiliki komitmen moral tinggi, supaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi kepentingan publik.

Pemimpin yang bersih tidak memiliki sikap firaunisme, keras, akuisme dan vested interest. Akhlak seorang pemimpin telah digariskan bahwa jabatan dan kepemimpinan adalah amanat dan bukan hak. Oleh karena itu, seorang pemimpin tidak boleh sewenang-wenang menggunakan amanah untuk kepentingan pribadi, golongan, termasuk menyalahgunakan kekuasaan. Sebagai pengemban amanah rakyat, pemimpin tidak boleh mengambil keputusan secara pribadi menurut ukuran dirinya sendiri.

Meminjam pernyataan Muhammad Natsir, The loyalty to the party end, when the loyalty to the state begins. Politik saling mengerti adalah rajutan dialogis antara kepentingan-kepentingan politik untuk mencari kesepahaman dalam membangun negara-bangsa sejahtera, adil dan makmur.

Apakah politik saling mengerti seperti yang pernah diungkapkan oleh Muhamad Natsir itu bisa benar-benar terlaksana dengan baik pada pemilihan Umum serentak di Indonesia? Politik saling mengerti seperti diungkapkan Habermas, akan tercipta bila kelompok kepentingan elit politik menyadari bahwa debat tidak akan kunjung usai, tentang parsialitas kepentingan harus segara diakhiri.

Pemimpin yang bersih akan menjadi mata air yang terus mampu memompa spirit pencerahan dan komitmen bagi seluruh warga. Dan ruh seperti itu yang sangat dibutuhkan oleh negara dan bangsa kita,manakalah pemimpin berada dalam gejolak dan ketidakpastian. Ibnu Qayyim seorang ulama besar mengatakan bahwa karakter pemimpin seperti itu akan mampu menghadirkan harapan bagi bangsa kita untuk keluar dari krisis.

Pemimpin yang baik berani menyampaikan kebenaran dan tidak takut memberantas KKN, tidak bekerjasama dengan koruptor,tidak terlibat dalam kasus kasus kriminal,serta bersikap tegas terhadap perbuatan mungkar,harus mempunyai akidah yang kuat,sadar dengan tugas dan tanggung jawab,dan harus memiliki kecerdasan dan kecerdikan. Sehingga dapat mencari jalan keluar dari berbagai persoalan yang dihadapi oleh rakyat. Mengatasi masalah dengan bijaksana, arif dalam mengambil keputusan, dan memiliki integritas pribadi yang kuat.

Tidak perlu diragukan lagi bahwa korupsi kekuasaan yang melibatkan elit politik bangsa ini sudah sangat mengkhawatirkan.Begitu banyak elit politik tidak lagi mencerminkan moral. Meminjam bahasa nya Syafie Ma’arif bahwa wajah politik bangsa ini sudah tidak memiliki kepribadian. Semua nya morat marit karena politik sudah menjadi mata pencaharian. Kalau logika ini dijadikan maenstream para elit politik maka kehancuran bangsa sudah berada di ambang pintu kehancuran.

Korupsi kekuasaan yang melibatkan para elit politik bangsa ini pada tahap yang mengerikan. Ambil contoh kasus korupsi yang terjadi di beberapa daerah yang telah menjerat elit politik. Celakanya yang melakukan korupsi adalah orang beragama dan memahami esensi ajaran agamanya bahwa korupsi itu adalah kejahatan kemanusian yang paling berbahaya. Bahkan tidak sedikit hasil korupsi nya digunakan untuk pergi ke tanah haramain atau menyumbang tempat ibadah. Paradigma yang digunakan oleh para elit bahwa dosa sebesar apapun juga maka Allah akan mengampuni. Menurut saya pernyataan elit politik itu simple tetapi menyesatkan publik

Termasuk berita dimana-mana tentang pejabat yang terlibat skandal korupsi, pejabat yang merusak kedaulatan bangsa, melakukan perselingkuhan dengan pemilik modal demi terpenuhinya kepentingan ekonominya tampaknya telah menjadi makanan sehari hari yang dipertontankan kepada rakyat kecil.

Bangsa ini sudah terbiasa dengan kemungkaran politik. Logika kebenaran yang diperjuangankan oleh sebagaian anak bangsa nyaris tidak direspon secara positif oleh negara. Logika pembenaran yang dilakukan oleh para elit politik selalu mendapatkan tempat yang indah dalam lingkaran kekuasaan dengan berbagai aneka fasilitas yang memadai.

Kedzhaliman manusia atas manusia lain semakin terdeteksi, bahkan orang orang yang selama ini menindas memiliki bangunan ideologi dan intelektualitas yang kokoh. Bagaiman kita melihat dengan jelas kelompok konglomerat berselingkuh dengan penguasa menindas rakyat kecil yang tidak berdaya dan demikian leluasanya karena adanya dukungan ideologi kapitalis.

Untuk memajukan dan membangkitkan bangsa Indonesia dari krisis multidimensi yang sangat akut. Maka diperlukan sebuah terobosan radikal dari seorang pemimpin untuk menjadikan nilai-nilai spiritualitas sebagai modal utama dalam menjalankan kekuasaan demi kebangkitan bangsa ini ke depan. Sebab tanpa menjadikan nilai-nilai spritualitas dalam berbangsa dan bernegara, kemungkinan besar bangsa ini akan sulit melakukan lompatan besar.Sebab keterpurukan negara ini karena nilai-nilai spiritual sudah ditinggalkan.

Bangsa ini sudah kehilangan kejujuran,terjadi krisis kepemimpinan,para pejabatnya sudah banyak yang tidak amanah dan tak bertanggungjawab.Korupsi sudah semakin banyak dilakukan oleh para pemimpin,bahkan reformasi yang sudah digulirkan oleh para kaum intelektual beberapa tahun yang lalu,tidak menghasilkan apa-apa.Bukankah reformasi yang diminta adalah adanya perbaikan moral,adanya kejujuran terutama dari pemimpin yang sedang memegang tampuk kekuasaan,tetapi yang terjadi di alam reformasi ini rakyat Indonesia semakin mengalami kesulitan hidup, ekonomi makin tidak stabil dengan terus meningkatnya mata uang dollar terhadap rupiah.

Menurut Abu Sangkan dalam buku Energi Cahaya Ilahi,masih ada anak bangsa yang tidak bisa menjaga amanah dalam memimpin sebuah pemerintahan. Tidak sedikit di antara para pemimpin yang hanya mau menanggung rasa enak, mencicipi lezatnya bangku jabatan, dan terkadang dilakukan dengan cara menjajah bangsa sendiri. Seorang pemimpin yang sudah lupa akan amanah pendiri bangsa ini, mereka lebih senang menari di atas penderitaan rakyatnya sendiri.

Masyarakat melihat bahwa kekuasaan sudah dibelokkan arah fungsinya menjadi alat untuk menjatuhkan lawan demi kelanjutan kekuasaanya. Inilah salah satu bukti tirani model kekuasaan di indonesia. Bahkan kalau ada sebagian masyarakat yang kritis dan memiliki idealisme tinggi akan dianggap berbahaya oleh otoritas pemegang kekuasaan.

Padahal, sejatinya para elit harus memiliki komitmen dan konsisten terhadap nilai-nilai spiritualitas dan standar moralitas dalam menjalankan kekuasaan.Para elit tidak boleh lepas dari sikap konsisten terhadap nilai-nilai moral yang harus tetap dijunjung tinggi, dan harus berorientasi pada pelayanan masyarakat

Untuk menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat. Pemerintahan di setiap daerah ke depan harus dikelola dengan benar dan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat. Mengutip pernyataan Imam Ghazali beliau mengungkapkan bahwa amanah merupakan moral politik bukan sebagai prinsip politik. Beliau mengecam keras setiap kepala negara atau pejabat pemerintahan yang tidak jujur dalam jabatannya

Allah SWT menegaskan ada dua komunitas yang bisa menentukan baik buruknya sebuah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, kerjasama antara ulama dan umara secara kebersamaan. Dan kedua bekerja secara proposional. Ulama memiliki fungsi untuk menyehatkan mentalitas dan spiritualitas masyarakat berdasarkan nilai-nilai agama. Umara memiliki peranan yang signifikan untuk mengelola seluruh potensi sosial menjadi modal optimal bagi kelangsungan hidup masyarakat secara produktif dan efisien.

Agama harus ditopang oleh kekuasaan, dan kekuasaan harus didukung oleh agama sehingga ulama dan umara saling melengkapi satu sama lain demi kemaslahatan umat manusia. Artinya ulama harus memiliki keberanian untuk meluruskan umara dalam praktek kekuasaan yang salah. Ulama harus hadir dan tampil menjadi kekuatan yang progresif dan kritis terhadap jalannya kekuasaan. Dan semua ini tergantung ulama yang memiliki pemahaman dasar-dasar fundamental agama.

Apakah ulama mau mengkonstruksikan agama untuk kepentingan elit penguasa, sehingga agama menjadi alat justifikasi pembenar elit untuk melanggengkan kekuasaannya? Atau ulama mengkonstruksikan agama sebagai representatif pembela kaum lemah secara ekonomi,sehingga agama akan semakin kritis terhadap ketimpangan yang dilakukan elit penguasa?Semua tergantung dari keberanian para ulama untuk mengambil sikap tegas terhadap penguasa.

Bukan melakukan perselingkuhan dengan kekuasaan demi kepentingan sesaat, yang akhirnya masyarakat menjadi korban akibat keganasan dua komunitas yang selama ini dianggap bisa membantu masyarakat untuk bisa keluar dari krisis multidimensi yang sudah sangat parah.

Selama ulama tersubordinasi di bawah rezim kekuasaan, maka ulama sudah gagal menjalankan fungsi kenabian. Ulama hanya hadir menjadi alat legitimasi bagi kekuasaan untuk terus menuruti hawa nafsu kekuasaan sesaat para elit. Ini akan berbahaya bagi eksistensi ulama ke depan, yang akhirnya akan terjadi pendangkalan otoritas ulama di mata masyarakat. Semua ini terjadi karena sebagian ulama ada yang merasa senang kalau ada elit politik yang bersilaturahmi ke rumahnya.Hanya yang menjadi pertanyaan masyarakat apakah silaturahmi elit politik itu silaturahmi murni kemanusian atau memiliki tujuan politik tertentu.

Sebagian rakyat kita semakin tertindas secara struktural akibat keganasan rezim yang berkuasa, sehingga reformasi berjalan di tempat. Krisis pangan dan moral bangsa ini. Belum banyak dihasilkan dengan baik dari cita-cita kebangkitan nasioanal. Semua ini terjadi karena nilai-nilai spiritualitas hanya dijalankan di ruang gelap, tidak dijalankan dalam ruang lingkup bernegara dan berbangsa,yang implikasinya spiritualitas hanya dinikmati oleh individu-individu. Sedangkan agenda kemanusian yang menyangkut hidup banyak diabaikan.

Spiritualitas menjadi agenda yang sangat inti dari cita-cita pembangunan bangsa Indonesia. Bangsa kita harus kembali kepada jati diri yang hakiki. Dan itu semua harus dilakukan dan dimulai dari suri tauladan para pemimpinnya.Tanpa adanya kesadaran dari pemimpinnya ,maka tidak menutup kemungkinan bangsa ini sangat sulit untuk melakukan perubahan yang signifikan, terutama perbaikan moral dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Kebangkitan bangsa Indonesia hanya baru sebatas wacana dan retorika, belum menyentuh pada tataran praktis. Maka sudah seharusnya pemimpin bangsa ulama dan umara ini melakukan terobosan-terobosan yang konstruktif untuk menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang beradab. (***)

 

 

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *