Warga Garut Stres, Sakit dan Meninggal Dunia Akibat Dampak Reaktivasi Kereta Api

LOGIKANEWS.COM – Hari Jumat, 19 Juli 2019 lalu sekitar 80 orang warga masyarakat dari Forum Masyarakat Korban Reaktivasi Kereta Api Cibatu – Garut – Cikajang yang dikoordinir oleh Tedi Syihabudin Hidayat, didampingi oleh beberapa aktivis pergerakan diantaranya, Dadan Nugraha dari Ormasi Brigade, Rizal Komite Rakyat Anti Korupsi (KRAK), Ivan Rivanora Aliansi Masyarakat Peduli Garut (AMPG), Zamzam serta didampingi oleh Risman Nuryadi SH dari LBH LSI yang menerima kuasa hukum untuk mendampingi dari Forum Masyarakat Korban Reaktivasi Kereta Api Cibatu – Garut – Cikajang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Garut.

Anggota DPRD Kabupaten Garut dan Bagian Kesra Setda Kabupaten Garut saat menerima audensi terkait Reaktivasi Kereta Api Cibatu – Cikajang. (FT: Ridwan Arif)

Kedatangan mereka ke Gedung DPRD Garut tersebut untuk menyampaikan aspirasinya terkait kegiatan reaktivasi Kereta Api di Garut. Mulai dari proses sebelum reaktivasi hingga kegiatan reaktivasi Kereta Api yang saat ini mulai dilaksanakan di Garut, khusunya pada jalur Statsiun Cibatu sampai Statsiun Garut Kota yang saat ini sedang dilaksanakan kegiatan proyeknya.

Setalah Aksi orasi penyampaian pendapat di halaman Gedung DPRD Garut, akhirnya aksi audensi tersebut diterima Dudeh Ruhiyat, Aay Syarif Hidayatulloh dan Jajang dari Komisi II DPRD Kabupaten Garut, yang dilaksanakan di ruang rapat Paripurna DPRD Garut. Sementara itu dari eksekutif dihadiri oleh Kepala Dinas Sosial Dra. Hj Kuraesin Nelawati, Kabag Kesra Setda, Dahlan beserta staffnya.

Tedi Hidayat selaku Koordinator dalam penyampaian aspirasinya menyayangkan Kepala Daerah dan Pemda Garut yang sampai saat ini tidak memperhatikan masyarakat terdampak, jangankan perhatian materi yang masyarakat terdampak sampaikan. “Ucapan belasungkawa dari bupati selaku kepala daerah kepada masyarakat warga terdampak reaktivasi pun belum pernah,” katanya.

Sementara itu, Ivan Rivanora menyesalkan ketidakhadiran perwakilan dari PT KAI. Ivan juga menyoroti persoalan aspek agraria dari legalitas tanah yang menjadi lahan reaktivasi kereta. Menurutnya, legalitas lahan yang dipakai reaktivasi oleh PT. KAI tersebut belum jelas. “Kami juga mempertanyakan Design Engineering Detail (DED) perihal reaktivasi kereta api di Garut. Kami memberikan waktu 2 x 24 jam kepada pemerintah daerah beserta legislatif agar menyelesaikan formulasi kebijakan untuk menyelesaikan persoalan warga terdampak reaktivasi kereta api ini,” katanya.

Dadan Nugraha dari komponen Brigade menyoal tidak tanggapnya Pemda Garut mengatasi persoalan dampak sosial, ekonomi masyarakat yang menjadi korban terdampak reaktivasi kereta. Dadan juga mengaku sangat kecewa dengan tidak hadirnya Bupati Garut, Rudy Gunawan dalam forum audensi tersebut dan hanya mewakilkannya kepada staff yang tidak bisa mengambil kebijakan dalam persoalan ini. “Persoalan masyarakat terdampak reaktivasi saat ini menjadi hal yang sangat mendesak dan butuh pengambilan keputusan terhadap kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemda Garut,” ujar Dadan Nugraha.

Pada kesempatan yang sama, Risman Nuryadi selaku kuasa hukum masyarakat memaparkan persoalan-persoalan hukum dalam kegiatan reaktivasi kereta, mulai dari persoalan hukum administrasi pemerintahan, hingga akan menggugat pemerintah secara hukum atas kelalaian dan abai kepada masyarakat dan warga negaranya sendiri. Risman juga berencana akan menggugat PT.KAI yang dinilai tidak menempuh proses yang selayaknya dalam reaktivasi ini. “Padahal Kantor Staff Presiden (KSP) melalui deputi V bidang Konflik Agraria telah mengeluarkan surat dengan nomor : B-08/KSP/D.503/2019 yang didalamnya tertuang rekomendasi dari Lembaga Negara Kantor Staff Presiden tersebut,” papar Risman.

Aktivis lainnya, Zamzam menyatakan, dalam hal ini rakyat sangat sulit mendapatkan keadilan. Dalam proses pembangunan sebagai salah satu upaya perubahan sosial, seharusnya setiap perubahan berjalan smooth dan tidak menimbulkan korban. Reaktivasi jalur kereta api Cibatu-Garut Cikajang dilakukan tanpa kajian dan persiapan.

“Padahal ini merupakan perubahan sosial yang direncanakan. Sebelum pembongkaran seharusnya dilakukan dulu relokasi pemukiman dan lainnya, bukan setelah dibongkar baru akan dipikirkan relokasinya. Reaktivasi kereta berbeda dengan terjadinya banjir bandang, relokasi korban dilakukan di belakang karena kondisi bencana banjir bandang memang tidak direncanakan seperti reaktivasi kereta,” terangnya.

Dari Audensi tersebut diambil kesimpulan aspirasi yang disampaikan yang disepakati bersama bahwa 1. Agar Bupati membuat surat rapat Koordinasi dengan Kantor Staff Presiden (KSP) sesuai dengan lampiran surat dari KSP tertanggal 1 Maret 2019, 2. Agar Bupati berkoordinasi dengan masyarakat korban reaktivasiI rel Kereta Api, 3. Memanggil KASATPOL PP untuk menghentikan sementara aktivitas pembongkaran rumah warga yang berada pada reaktivasi rel kereta api, 4. Agar dibuatkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai penanggulangam masyarakat terdampak reaktivasi kereta Api Garut.

Dalam audensi tersebut suasana sangatlah haru ketika beberapa orang warga mencurahkan kepedihan, kesedihan, karena dari dampak reaktivasi tersebut banyak warga yang jatuh sakit karena stress kehilangan rumah, mata pencaharian, bahkan ada juga yang sampai meninggal dunia karena serangan jantung ketika tanah rumah yang dihuni dan didiami harus dibongkar untuk kepentingan reaktivasi kereta api. (Ridwan Arif/Asep Ahmad)

 

LOGIKANEWS.COM

Diterbitkan Oleh : PT Tangguh Tunggal Media (No AHU -0021249.AH.0101.Tahun 2017 Tentang Perusahaan Media) Penerbitan sesuai: 1. UU no 40 Tahun 1999 tentang Pers 2. Pedoman Pemberitaan Media Siber Dewan Pers tertanggal 30 Januari 2012 3. Surat Edaran Dewan Pers No. 01/SE-DP/I/2014 tentang pelaksanaan UU Pers dan Standar Perusahaan Pers. Redaksi www.logikanews.com Pemimpin Umum dan Penanggung Jawab: Asep Ahmad Pimpinan Redaksi: Asep Ahmad Wartawan: Asep Ahmad, Syarif Hidayat, Rian Sutisna, Janoka, Asep Ruslan, N.I Nurlaela, Ridwan Arif Pengaduan: 081287075222

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *